undang undang nomor 31 tahun 1999
Pada kesempatan ini kita akan membedah Perbedaan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang berbunyi: Pasal 11. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. kelemahan normatif pengaturan tindak pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya serta upaya penyempurnaannya Perbedaan Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a dan b. Other resolutions: 170 × 240 pixels | 339 × 480 pixels | 543 × 768 pixels | 1,239 × 1,752 pixels. NOMOR 31 TAHUN 1999. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku Pasal I. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 1.id. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, d. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 1. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : PENJELASAN. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Pasal 12B ayat (2) UU 20/2001 Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63 4. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Peraturan Perundang-undangan. Mengingat : 1. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Aug 15, 1999 · Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.000. 2, Oct. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. PENJELASAN. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Mencabut : UU No. ATAS. 1999 Undang-undang (UU) NO. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi, bahkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 N omor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. 50. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. TENTANG. KETENTUAN PENUTUP. I. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. TENTANG.a.bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). Subjek; Jenis; Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Baca juga: Ini Konstruksi Perkara Gratifikasi dan TPPU yang Seret 2 Pejabat BPN 506 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018 Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Amendment to Meaning of Article 2 and 3 Law Number 31 Year 1999 After Constitutional Court Decision b. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hubungi kami melalui Facebook fb.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Jalan Gatot Subroto 31 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 1. Referensi: UNDANG-UNDANG NOMOR . Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851; 4. Size of this JPG preview of this PDF file: 424 × 600 pixels. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers UU No. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat UU No. Di samping itu juga disediakan link, sehingga memudahkan anda untuk membacanya menuju BAB yang diinginkan, dan untuk kembali keatas Download: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 PDF. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. b, dan c perlu dibentuk Undang-undang. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Mencabut : UU No. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid.000. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI . "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan: Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. From Wikimedia Commons, the free media repository. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana dengan yang lebih tinggi, dan ancaman pidana CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Pasal 5. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. PENJELASAN.yang baru tentang Pomberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. Nov 9, 2021 · Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Subjek; Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers UU No. BAB IV Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 – Pasal 40 Pasal 31. 2, no. Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. File. Di Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. File usage on Commons. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UMUM Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Subjek Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Subjek; Aug 15, 1999 · Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.doc. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Amar Putusan:1. 1521; SITEMAP. BAB III Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 – Pasal 24). Microsoft Word - UU202001. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP. TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Mar 26, 2021 · Dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, pengertian tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Jalan Gatot Subroto 31 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. U M U M. Baca juga: Ini Konstruksi Perkara Gratifikasi dan TPPU yang Seret 2 Pejabat BPN 506 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018 Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Amendment to Meaning of Article 2 and 3 Law Number 31 Year 1999 After Constitutional Court Decision b.doc. ATAS. b, dan c perlu dibentuk Undang-undang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang a. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 1521; SITEMAP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, lihat di sini.000,00 (dua ratus lima puluh juta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.yang baru tentang Pomberantasan Tindak Pidana Korupsi. U M U M. 500. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. NOMOR 31 TAHUN 1999. Putusan: Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Oct 21, 2022 · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, d. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1971. 1521; SITEMAP. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ayat (2) Cukup jelas. 1999/ No. ATAS. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ia juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal ‘primadona’. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana dengan yang lebih tinggi, dan ancaman pidana CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999. I. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.5 TAHUN 1999. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 169, TLN NO. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. TENTANG. 1521; SITEMAP. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Ayat (2) Cukup jelas. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk Khusus Untuk yang online sudah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b a r a n g s i a p a d e n g a n t u j u a n Pasal 3 menguntungkan diri Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” Sementara dalam pada Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU No. ATAS. TENTANG. Download citation file: Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. BAB II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 – Pasal 20). Judul. Referensi: Buku Saku Memahami Gratifikasi. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Syafira, Nadya, et al. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”) Pasal 3 UU 11/1980. Metadata. TENTANG. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. b a r a n g s i a p a d e n g a n t u j u a n Pasal 3 menguntungkan diri Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” Sementara dalam pada Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU No. File history. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP.TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Ayat (2) Cukup jelas. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. NOMOR 31 TAHUN 1999. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1521; SITEMAP. 25/PUU-XIV/2016. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1971. 250. 3890, LL SETNEG : 11 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka Indonesia Tahun 1981. TENTANG. UMUM Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 31. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI . Go to page. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Pasal 31. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 43, LN. 2015. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”) Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mencabut : UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENJELASAN.000. Feb 15, 2024 · UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Referensi: Buku Saku Memahami Gratifikasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, pengertian tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). NOMOR 31 TAHUN 1999. 25/PUU-XIV/2016. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.pdf.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Referensi: Microsoft Word - UU202001. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Subjek; Jenis; Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.